Jamaah dalam pengertiannya bisa menjadi banyak arti jika berdiri sendiri. Tetapi ketika disandingkan dengan kata muslimin (jamaah muslimin) atau dakwah (jamaah dakwah) akan memiliki tafsiran yang sangat dalam dan memiliki kontrak sosial yang ketat. Ketika seorang muslim bergabung ke dalam sebuah jamaah dakwah maka yang harus dilakukannya adalah berbaiat dan berkomitmen didalamnya.
Ada sebuah kerancuan yang cukup pelik ketika sebuah jamaah dakwah di senyawakan bulat-bulat dengan partai politik yang bernafaskan demokrasi. Kaidah-kaidah yang berlaku kepada sebuah jamaah dakwah akan banyak termentalkan oleh prinsip demokrasi yang dianut oleh sebuah partai politik.
Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi multi tafsir terhadap metode ini. Orang umum akan memandang bahwa jamaah ini adalah sebuah partai politik sehingga hukum-hukum lazim terhadap sebuah partai politik akan berlaku (ex: kelola masjid dituduh politisasi masjid. Padahal belum tentu, iya gak?gaaaaaak…siapa itu???hehehe).
Sedangkan dari kalangan internal yang tetap memandang partai adalah jamaah dakwah menjadi kebingungan atau menerapkan standar ganda untuk menanggapi kritikan-kritikan yang datang kepadanya. Apabila ada seorang asatidz yang kebijakan publiknya ditelanjangi bulat-bulat didepan publik, maka keluarlah dalil-dalil jamaah yang ketat tentang keharusan menasehati qiyadah secara ahsan, pakai prosedur dan lain sebagainya. Tetapi ketika menanggapi kebijakan qiyadah yang rada membingungkan, maka keluarlah alasan bahwa itu adalah seni dalam mihwar musyarakah siyasi.
Contohnya sebagai berikut :
Ketika sebuah partai dakwah memutuskan utuk mempahlawankan seorang rezim yang memiliki track record yang buruk (entah apa motivasinya?)
Maka sayapun bertanya : “Akhi, kenapa partai antum mengangkat si fulan jadi pahlawan?”
Dengan sumringah si ikhwahpun menjawab. “Antum belum tahu akhi! Ini strategi kita! Strategi menjelang 2009! Dalam berpolitik harus bermain cantik!
“Oh…gitu ya??” tanggap saya.
Beberapa hari kemudian, ada yang mengkritik kebijakan qiyadah partainya tercinta lewat media massa. Si ikhwahpun menggerutu :” Ini anak yang mengritik partai gak ada akhlaknya sama sekali!, seharusnya dia mengkritik qiyadah secara ahsan!”
Lanjut si ikhwah lagi “Khan ada mekanisme tabayyun, dia khan bisa datang ke DPD atau DPW!”
Dalam hati saya membatin…”waduh kemarin ketika buat kebijakan politik ala dewa mabuk di bilang bermain cantik ala demokrasi liberal. Sekarang, giliran dikritik berubah 180 derajat dengan memberlakukan aturan cara menasehati dalam jamaah versi salafi yang bermanhaj ahlussunnah wal jamaah.”
Atau ketika dulu demonstrasi habis-habisan terhadap Suharto, Gus Dur, Megawati di jalanan teriak-teriak aibnya dan ribuan kali di tahdzir oleh ikhwah salafi agar menasehati pemimpin dengan cara ahsan dan non-publik. Dijawab : Kritik pemimpin publik harus secara publik lalu berargumen tentang cara nasehat seorang pemuda terhadap Umar.
Sekarang, giliran mulai menjadi partai besar, dikritik secara publik lantas keluarkan jurus dalil-dalil agar menasehati qiyadah secara santun. Jangan umbar aib jamaah di depan publik., awas ghibah! Dan sejenisnya. Bukankah itu standar ganda saudaraku?
Itulah sekilas sebuah cerita yang langsung saya alami sendiri. Langkah yang terbaik menurut saya adalah menjadikan partai sebagai salah satu sayap jamaah, bukan lagi mbulet-bulet di terjemahkan menjadi satu. Sehingga mekanisme kontrol menjadi jelas. Jadi slogannya berubah menjadi Al Hizb Minal Jamaah, Bukan Jamaah Huwal Hizb Wal Hizb Huwal Jamaah.
Halah….apalah artinya dirimu Bal, emang ente didengar? Lho? Khan usaha bos! Lagian nulisnya juga diblog bukan buat Tribun Timur, dengan keadaan santai sambil makan kue.hehehe
Lantas kalau ditanya: “Bal, apa motivasi ente buat tulisan kayak gini?”
Saya jawab:
Jujur, saya sangat kagum dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Saya merasa sangat sesuai dengan rambunya, konsepnya, semuanyalah! Saya salut sekali dengan HAMAS! Cuma kok di Indonesia kayak gini ya? Setahu saya satu-satunya Jamaah Ikhwanul Muslimin (JIM) yang bertransformasi bulat-bulat menjadi partai politik hanyalah di Indonesia. Salah satu alasan mengapa struktur tersebut dipergunakan adalah trauma akibat kasus JIM di Sudan. Terlalu lemah alasannya kalau saya pikir. Bukankah konsep khilafah banyak sekali mengalami kegagalan? Mulai dari disusupi sistem monarki, khalifah yang tidak becus dsbnya? Toh kita tidak pernah berhenti untuk memimpikannya? Bukan begitu? Bukan!!! Lho siapa lagi tuh?hehehehes
Saya merasa, bahwa semua akar semua permasalahan saya sewaktu masih aktif di PKS karena semua energi jamaah disatukan dengan partai politik. Sehingga seluruh sudut pandangnya adalah partai politik, sudut pandang MR kepada binaannya, sudut pandang anggota kepada ketuanya, bahkan sudut pandang akhwat kepada ikhwan (hehehe). Kebaikan seorang kader dinilai dari ketaatannya kepada kebijakan partai politik yang belum tentu bisa sesuai dengan aktualisasi dakwah di umat. Siapapun, kalau ada ikhwah yang tidak sepakat dengan kebijakan qiyadah partai akan di alienasi.
Akibat permasalahan itu, komitmen saya terhadap jamaah melemah, memudar, dan menghilang. Ketika dikucilkan, saya menjadi teringat dengan kerja-kerja saya. Dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa saya harus diasingkan? Akhirnya saya menjadi tidak ikhlas. Ya Allah, ampuni hambamu.
Saya merasakan sendiri ketika masih jadi pemegang amanah dakwah kampus di tahun 2005-2007. Saya di anggap pembangkang tidak taat dan lain sebagainya karena menolak atribut kepartaian secara mencolok di kampus. Saya menolak intervensi partai secara berlebihan terhadap KAMMI. Akhirnya apa? Perlahan tapi pasti semua hak-hak saya sebagai kader dilucuti. Wesabbe D-17 tempat kami mangkal diperintahkan agar tidak dipergunakan lagi sebagai tempat rapat. Saudara saya bahkan diteror karena menulis opini yang tidak layak menurut struktur partai.
Sewaktu pencalonan ketua KAMMI Sul-Sel ada tangan gaib yang mentaklimatkan agar nama saya di garis hitam. Tidak berhenti sampai disitu, MR saya juga ikut-ikutan mengucilkan saya. Dilempar ke kelompok halaqah yang tidak saya senangi. Bahkan hak saya yang paling asasi sebagai seorang lelaki di hapuskan. Biarlah saya serahkan saja ke pengadilan-Nya kelak di yaumil akhir. Ketika tidak ada lagi status jamaah, tidak ada lagi murobbi dan mutarabbi, tidak ada lagi tua dan muda, tidak ada lagi qiyadah dan jundi. Halah … kok jadi curhat…
Tulisan saya ini cuma salah satu bentuk kepedulian saya, terserah mau dibilang barisan sakit hati atau whatever-lah! (senjata andalan!, semua yang mengkritik dibilang barisan sakit hati!) Toh saya tidak pernah menuntut apapun dari jamaah PKS. Saya keluar meninggalkan semua popularitas, godaan politik dan lain sebagainya. Kalau saya mau bisa saja saya menjilat-jilat sedikit agar mendapat “kue” itu. Tapi saya menolak! Saya tidak mau amal-amal yang saya bangun terkikis akibat ketidak-ikhlasan yang mulai menggerogoti akibat ketidakadilan yang saya alami.
Pada saat ini tidak ada lagi jamaah muslimin, yang ada hanyalah jamaah dari kaum muslimin. Sehingga tidak berhak seorangpun dari jamaah manapun mengatakan bahwa orang yang keluar jamaahnya adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Saya kira kita semua sepakat mengenai hal ini (kecuali LDII kali ya?tidaaaaaak!! siapa itu? HUSH!).
Terakhir mengutip Mursyid 'Amm ketiga Ikhwanul Muslimin, Syaikh Umar al-Tilmisani rahimahullah ketika beliau melihat keterjerumusan para pemuda di bidang politik dan kurang perhatian pada sisi-sisi Islam yang lain, menulis dalam buku Limadza A'damuuni:
“Tetapi sangat disayangkan di saat aku menulis tulisan ini pada tahun delapan puluhan, bahwa kegiatan generasi muda yang terjun dalam medan Islam, nyaris terbatas pada bidang politik saja. Seakan-akan mereka tidak mau kembali dakwah kepada agama Allah kecuali dari arah politik”
Ada sebuah kerancuan yang cukup pelik ketika sebuah jamaah dakwah di senyawakan bulat-bulat dengan partai politik yang bernafaskan demokrasi. Kaidah-kaidah yang berlaku kepada sebuah jamaah dakwah akan banyak termentalkan oleh prinsip demokrasi yang dianut oleh sebuah partai politik.
Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi multi tafsir terhadap metode ini. Orang umum akan memandang bahwa jamaah ini adalah sebuah partai politik sehingga hukum-hukum lazim terhadap sebuah partai politik akan berlaku (ex: kelola masjid dituduh politisasi masjid. Padahal belum tentu, iya gak?gaaaaaak…siapa itu???hehehe).
Sedangkan dari kalangan internal yang tetap memandang partai adalah jamaah dakwah menjadi kebingungan atau menerapkan standar ganda untuk menanggapi kritikan-kritikan yang datang kepadanya. Apabila ada seorang asatidz yang kebijakan publiknya ditelanjangi bulat-bulat didepan publik, maka keluarlah dalil-dalil jamaah yang ketat tentang keharusan menasehati qiyadah secara ahsan, pakai prosedur dan lain sebagainya. Tetapi ketika menanggapi kebijakan qiyadah yang rada membingungkan, maka keluarlah alasan bahwa itu adalah seni dalam mihwar musyarakah siyasi.
Contohnya sebagai berikut :
Ketika sebuah partai dakwah memutuskan utuk mempahlawankan seorang rezim yang memiliki track record yang buruk (entah apa motivasinya?)
Maka sayapun bertanya : “Akhi, kenapa partai antum mengangkat si fulan jadi pahlawan?”
Dengan sumringah si ikhwahpun menjawab. “Antum belum tahu akhi! Ini strategi kita! Strategi menjelang 2009! Dalam berpolitik harus bermain cantik!
“Oh…gitu ya??” tanggap saya.
Beberapa hari kemudian, ada yang mengkritik kebijakan qiyadah partainya tercinta lewat media massa. Si ikhwahpun menggerutu :” Ini anak yang mengritik partai gak ada akhlaknya sama sekali!, seharusnya dia mengkritik qiyadah secara ahsan!”
Lanjut si ikhwah lagi “Khan ada mekanisme tabayyun, dia khan bisa datang ke DPD atau DPW!”
Dalam hati saya membatin…”waduh kemarin ketika buat kebijakan politik ala dewa mabuk di bilang bermain cantik ala demokrasi liberal. Sekarang, giliran dikritik berubah 180 derajat dengan memberlakukan aturan cara menasehati dalam jamaah versi salafi yang bermanhaj ahlussunnah wal jamaah.”
Atau ketika dulu demonstrasi habis-habisan terhadap Suharto, Gus Dur, Megawati di jalanan teriak-teriak aibnya dan ribuan kali di tahdzir oleh ikhwah salafi agar menasehati pemimpin dengan cara ahsan dan non-publik. Dijawab : Kritik pemimpin publik harus secara publik lalu berargumen tentang cara nasehat seorang pemuda terhadap Umar.
Sekarang, giliran mulai menjadi partai besar, dikritik secara publik lantas keluarkan jurus dalil-dalil agar menasehati qiyadah secara santun. Jangan umbar aib jamaah di depan publik., awas ghibah! Dan sejenisnya. Bukankah itu standar ganda saudaraku?
Itulah sekilas sebuah cerita yang langsung saya alami sendiri. Langkah yang terbaik menurut saya adalah menjadikan partai sebagai salah satu sayap jamaah, bukan lagi mbulet-bulet di terjemahkan menjadi satu. Sehingga mekanisme kontrol menjadi jelas. Jadi slogannya berubah menjadi Al Hizb Minal Jamaah, Bukan Jamaah Huwal Hizb Wal Hizb Huwal Jamaah.
Halah….apalah artinya dirimu Bal, emang ente didengar? Lho? Khan usaha bos! Lagian nulisnya juga diblog bukan buat Tribun Timur, dengan keadaan santai sambil makan kue.hehehe
Lantas kalau ditanya: “Bal, apa motivasi ente buat tulisan kayak gini?”
Saya jawab:
Jujur, saya sangat kagum dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Saya merasa sangat sesuai dengan rambunya, konsepnya, semuanyalah! Saya salut sekali dengan HAMAS! Cuma kok di Indonesia kayak gini ya? Setahu saya satu-satunya Jamaah Ikhwanul Muslimin (JIM) yang bertransformasi bulat-bulat menjadi partai politik hanyalah di Indonesia. Salah satu alasan mengapa struktur tersebut dipergunakan adalah trauma akibat kasus JIM di Sudan. Terlalu lemah alasannya kalau saya pikir. Bukankah konsep khilafah banyak sekali mengalami kegagalan? Mulai dari disusupi sistem monarki, khalifah yang tidak becus dsbnya? Toh kita tidak pernah berhenti untuk memimpikannya? Bukan begitu? Bukan!!! Lho siapa lagi tuh?hehehehes
Saya merasa, bahwa semua akar semua permasalahan saya sewaktu masih aktif di PKS karena semua energi jamaah disatukan dengan partai politik. Sehingga seluruh sudut pandangnya adalah partai politik, sudut pandang MR kepada binaannya, sudut pandang anggota kepada ketuanya, bahkan sudut pandang akhwat kepada ikhwan (hehehe). Kebaikan seorang kader dinilai dari ketaatannya kepada kebijakan partai politik yang belum tentu bisa sesuai dengan aktualisasi dakwah di umat. Siapapun, kalau ada ikhwah yang tidak sepakat dengan kebijakan qiyadah partai akan di alienasi.
Akibat permasalahan itu, komitmen saya terhadap jamaah melemah, memudar, dan menghilang. Ketika dikucilkan, saya menjadi teringat dengan kerja-kerja saya. Dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa saya harus diasingkan? Akhirnya saya menjadi tidak ikhlas. Ya Allah, ampuni hambamu.
Saya merasakan sendiri ketika masih jadi pemegang amanah dakwah kampus di tahun 2005-2007. Saya di anggap pembangkang tidak taat dan lain sebagainya karena menolak atribut kepartaian secara mencolok di kampus. Saya menolak intervensi partai secara berlebihan terhadap KAMMI. Akhirnya apa? Perlahan tapi pasti semua hak-hak saya sebagai kader dilucuti. Wesabbe D-17 tempat kami mangkal diperintahkan agar tidak dipergunakan lagi sebagai tempat rapat. Saudara saya bahkan diteror karena menulis opini yang tidak layak menurut struktur partai.
Sewaktu pencalonan ketua KAMMI Sul-Sel ada tangan gaib yang mentaklimatkan agar nama saya di garis hitam. Tidak berhenti sampai disitu, MR saya juga ikut-ikutan mengucilkan saya. Dilempar ke kelompok halaqah yang tidak saya senangi. Bahkan hak saya yang paling asasi sebagai seorang lelaki di hapuskan. Biarlah saya serahkan saja ke pengadilan-Nya kelak di yaumil akhir. Ketika tidak ada lagi status jamaah, tidak ada lagi murobbi dan mutarabbi, tidak ada lagi tua dan muda, tidak ada lagi qiyadah dan jundi. Halah … kok jadi curhat…
Tulisan saya ini cuma salah satu bentuk kepedulian saya, terserah mau dibilang barisan sakit hati atau whatever-lah! (senjata andalan!, semua yang mengkritik dibilang barisan sakit hati!) Toh saya tidak pernah menuntut apapun dari jamaah PKS. Saya keluar meninggalkan semua popularitas, godaan politik dan lain sebagainya. Kalau saya mau bisa saja saya menjilat-jilat sedikit agar mendapat “kue” itu. Tapi saya menolak! Saya tidak mau amal-amal yang saya bangun terkikis akibat ketidak-ikhlasan yang mulai menggerogoti akibat ketidakadilan yang saya alami.
Pada saat ini tidak ada lagi jamaah muslimin, yang ada hanyalah jamaah dari kaum muslimin. Sehingga tidak berhak seorangpun dari jamaah manapun mengatakan bahwa orang yang keluar jamaahnya adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Saya kira kita semua sepakat mengenai hal ini (kecuali LDII kali ya?tidaaaaaak!! siapa itu? HUSH!).
Terakhir mengutip Mursyid 'Amm ketiga Ikhwanul Muslimin, Syaikh Umar al-Tilmisani rahimahullah ketika beliau melihat keterjerumusan para pemuda di bidang politik dan kurang perhatian pada sisi-sisi Islam yang lain, menulis dalam buku Limadza A'damuuni:
“Tetapi sangat disayangkan di saat aku menulis tulisan ini pada tahun delapan puluhan, bahwa kegiatan generasi muda yang terjun dalam medan Islam, nyaris terbatas pada bidang politik saja. Seakan-akan mereka tidak mau kembali dakwah kepada agama Allah kecuali dari arah politik”
