biaya penyusutan barang. Dengan memperhatikan banyak faktor itulah, maka rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang dalam tataran ideal harusnya menjadi barang publik menjadi barang privat, dalam tataran praktisnya. Artinya tidak semua orang yang membutuhkan bisa mengonsumsinya. Ada hambatan yang harus diatasi yaitu mengganti biaya plus margin pengganti opportunity cost investasi yang dikeluarkan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. [1]Dalam perkembangan selanjutnya, seretnya arus kas dari pemerintah pasca krisis moneter yang dampaknya masih terasa hingga saat ini, tidak serta merta boleh membiarkan rumah-rumah sakit milik pemerintah rugi dalam laporan keuangannya. Tidak boleh terlalu banyak pasien yang ngemplang dan mempunyai dampak pada terkurasnya “darah” yang “menghidupi” kegiatan operasional organisasi rumah sakit. Karena itu rumah sakit saat ini dituntut untuk lebih efisien, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian. Lebih dari itu, banyak rumah-rumah sakit daerah saat ini, mendapatkan tuntutan tidak boleh sekedar tidak rugi, tetapi harus untung besar. Karena diandalkan menjadi “sapi perah” pendapatan asli daerah. Bila tidak akan mempengaruhi kelancaran operasional pemerintah daerah.
Pada saat yang sama, di banyak daerah terutama di pulau Jawa, dengan diimbangi “melimpahnya” tenaga-tenaga profesional dokter dan tenaga profesional kesehatan lainnya, buah dari bertambahnya institusi penyelenggara pendidikan dokter dan profesional kesehatan, mulai bertumbuhan rumah-rumah sakit swasta dari kecil hingga yang merangkak besar. Rumah-rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan swasta, tentu tidak bisa diharapkan menjadi barang publik, dia adalah barang privat murni. Walaupun banyak diantara mereka berstatus hukum yayasan, tetap saja keuntungan dari biaya operasional menjadi prioritas dalam orientasi laporan keuangan mereka. Mengingat banyaknya konflik-konflik kepentingan berkenaan dengan keuntungan tersebut, maka yayasan-yayasan pemilik rumah sakit saat ini didorong untuk merubah badan hukumnya menjadi perseroan terbatas.
Motivasi utama pembentukan perseroan terbatas pada rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, bermula untuk meningkatkan efisiensi, juga mempersempit ruang konflik kepentingan terutama yayasan swasta, tetapi dalam perjalanan selanjutnya bergeser menjadi profit oriented yang tidak dapat terhindarkan. Ini sangat wajar, karena dengan berubah status hukum menjadi perseroan terbatas berarti ada satu kepentingan stakeholder yang harus fokus diperhatikan yaitu pemegang saham. Kepentingan mereka adalah keuntungan atau profit dari nilai uang yang mereka investasikan. Bila pihak manajemen tidak serius memperhatikan hal ini, maka nasib kariernya akan berada diujung tanduk alias dipecat.
Bagaimana membuat rumah sakit menjadi barang publik kembali?
Karena peran rumah sakit yang seharusnya menjadi barang publik terhalangi oleh kendala keuangan entah apapun motivasi dan alasannya, maka harus ada usaha rumah sakit untuk membuat dirinya bisa hadir secara utuh sebagai warga negara yang baik. Secara sederhananya adalah bagaimana membuat rumah sakit bisa tegak tujuan finansialnya, tetapi kehadirannya bisa dirasakan kemanfaatannya secara maksimal dalam komunitas tempat rumah sakit itu hidup dan eksis. Rumah sakit sebagai bagian dari warga negara atau “the citizen hospital”, tidak saja diterima secara sosial, bagus rapor finansialnya, ramah lingkungan (limbah rumah sakit terkelola dengan baik), tetapi lebih dari itu memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan komunitasnya secara sempit hingga komunitas secara luas yaitu negara.
The citizen hospital tidak saja mengurangi produksi the disposable patient (pasien sekali pakai, setelah tidak mampu memberikan kontribusi keuangan pada rumah sakit, secara halus dipersilahkan keluar dengan berbagai alasan yang rasional), tetapi membuat bahkan the disposable citizen/patient menjadi powerable patient atau powerable citizen.
Caranya? Secara prinsip adalah mengurangi biaya produksi yang disumbangkan dari sektor kesehatan, sehingga warga negara mempunyai kemampuan lebih dalam bersaing dengan komunitas lain yang lebih luas terutama diera globalisasi saat ini.
Sebagai inspirasi, dapat kita lihat bagaimana praktik operasional Aravind Eye Centre demikian juga dengan Jaipur Foot dari India. [2]
Aravind Eye Centre
Adalah lembaga nonprofit yang mempunyai 1500 jaringan poliklinik mata, terpisah antara pasien membayar dengan gratis, dimana komposisi yang membayar 35 % sedangkan yang gratis 65%. Untuk yang membayar pun biaya 50 sampai 75 kali lebih murah dari biaya yang dikeluarkan di negara maju. Kampanye marketing diarahkan pada komunitas miskin justru memperbesar porsi pasien gratis. Visi utama organisasi yang menjadi penggerak organisasi adalah membebaskan masyarakat dari kebutaan yang dapat dihindari. Namun demikian, keuntungan yang diraup membuat cemburu rumah-rumah sakit profit di Amerika.
Pendirian organisasi ini didasarkan pemikiran pendirinya dr. V (sebutan untuk dr Venkataswamy) bahwa proses pembedahan mata layaknya operasi rumah makan cepat saji Mc Donald, input-input dapat dikelola dengan sempurna menghasilkan operasi yang efisien. Seorang dokter mata di sana, mampu melakukan 50 operasi pembedahan mata sehari dalam jam kerja. Masalah kualitas pembedahan terutama dilihat dari efek samping, komplikasi yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan rumah sakit ternama di Inggris.
Divisi farmasi mampu menghasilkan obat-obatan yang dipasar mahal dan langka menjadi barang yang murah tetapi berkualitas. Demikian juga unit IOL Aravind menghasilkan salah satu tingkat perolehan terbaik di dunia. IOL, suku cadang operasi katarak modern, dibuat di Manduarai, markas besar Aravind, dan diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Luar biasa!
Jaipur Foot
Masih dari negeri India, Jaipur Foot, organisasi nirlaba yang bekerja secara profesional. Walaupun sebagian besar pelanggannya adalah orang miskin dan gratis tetapi sama sekali tidak mengurangi profesionalitasnya. Mereka mengembangkan kaki palsu dengan kualitas yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin pedesaan yang bisa digunakan untuk ke sawah, bersila dengan harga 1/300 jauh lebih murah ketimbang kaki palsu buatan Amerika. Usaha mereka tidak saja memproduksi kaki palsu, tetapi juga menyediakan layanan dua hari menginap secara gratis untuk orang-orang miskin, mulai dari mengukur dan memilih bahan yang sesuai dengan jenis, struktur dan tekstur kaki hingga kaki palsu tersebut siap dipakai untuk dibawa pulang dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, mereka terus-menerus mengembangkan proposisi penawaran yang jauh lebih baik. Mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, seperti yang menonjol berat kaki palsu yang 850 gram, terlalu berat untuk kaki palsu, terlebih bila dibandingkan dengan pesaing-pesaing dekatnya. Ke depan mereka juga terus menerus mencari jalan peningkatan efisiensi biaya dan menurunkan waktu produksi. Salah satu usaha yang profesional adalah bekerja sama dengan badan antariksa India, dengan harapan dapat merancang kaki palsu yang lebih ringan [350 gram], mendapatkan waktu pembuatan yang lebih pendek, dan biaya pembuatan yang lebih murah serta umur kaki palsu yang lebih lama. Sehingga pengorbanan yang diberikan pelanggan [yang kebanyakan orang miskin] semakin sedikit, tetapi nilai yang ditawarkan kepadanya semakin meningkat.
Penutup
Apapun bentuk badan hukum rumah-rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan yang ada, tuntutan menjadi the citizen hospital, bukan barang mewah lagi, tetapi sudah menjadi keharusan. Dua kasus dari negeri India di atas mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi praktisi perumahsakitan dan manajemen institusi layanan kesehatan di Indonesia. Ternyata mengurusi the disposable patient/citizen bukan pekerjaan yang mendatangkan kerugian tetapi justru mendatangkan keuntungan kalau kita pandai mengelolanya.
Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, peran the citizen hospital dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan perkembangan lembaga amil zakat, semacam Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan semacamnya. Mereka dapat dijadikan sebagai mitra pendanaan dalam program jaring pengaman kesehatan masyarakat miskin. Demikian juga dapat digali dari dana-dana corporate social responsibility ataupun public relations perusahaan-perusahaan besar, yang masih belum tergali potensinya secara maksimal. Sebagai contoh Yayasan Sampoerna mendirikan fasilitas pengobatan gratis di Nangroe Aceh Darussalam.
[1] Pengertian barang publik (public good) dan barang privat (private good) diambil dari Laksono Trisnantoro, 2005, Aspek Strategis dalam Manajemen Rumah Sakit, Penerbit Andi Yogyakarta, 2005
[2] Kisah ini disarikan dari : Roy Goni, 2005; Market Driving; Majalah Prospektif, 2 – 8 Mei dan C.K. Prahalad, 2004; The Fortune at The Bottom of the Pyramid : Eradicating Poverty through Profits; edisi Indonesia; The Bottom of the Pyramid; Mengentaskan Kemiskinan sekaligus Memperoleh Laba, penerjemah; Ahmad Fauzi, SS, 2004, PT INDEKS Kelompok GRAMEDIA.
